Perempuan kebijakan narkotika Indonesia di Tumbalkan

BeritaHobiGame - Lembaga Reformasi Keadilan Pidana (ICJR) kembali mengingatkan pemerintah Indonesia tentang pentingnya mereformasi kebijakan narkoba Indonesia. Kebijakan narkotika yang hanya menargetkan kriminalisasi telah mengambil terlalu banyak korban, terutama kelompok rentan seperti perempuan.



Agen Judi Online Terbaik - 26 Juni 2019 diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap. Bersamaan dengan kesempatan ini, ICJR mendorong pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali dan segera mereformasi kebijakan narkoba yang ada.

Sejauh ini, kebijakan narkoba Indonesia telah berfokus pada Undang-Undang Narkotika (Narkotika), No. 35 tahun 2009, yang masih mengandung nuansa kebijakan kriminal yang berfokus pada hukuman penjara dan bahkan hukuman mati terkait dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Sikap Presiden Joko Widodo, yang menyatakan "perang melawan narkoba" pada awal masa jabatannya, juga memperburuk perlakuan terhadap masalah narkotika di Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan kriminal yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah perdagangan gelap narkoba telah jelas memakan lebih banyak korban, terutama perempuan.

Terdaftar hingga Januari 2019 berdasarkan data dari Cabang Pemasyarakatan, 5.579 (53%) wanita yang saat ini dipenjara telah dihukum karena kejahatan terkait narkoba yang tidak mengandung kekerasan.

Data dari tahun 2000 hingga 2018 mengungkapkan 22 hukuman mati bagi perempuan, termasuk 18 hukuman narkotika. 4 dari 18 wanita telah dieksekusi sejak tahun 2000.

Kegagalan sistem peradilan pidana untuk memeriksa kerentanan perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika karena adanya pola hubungan kekuasaan di masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi kebebasan perempuan untuk pilihan. Obat-obatan narkotika menghadapi banyak hukuman dalam proses peradilan pidana yang mereka hadapi.

Bandar Poker Terbaik - Berdasarkan data dari hukuman mati ICJR yang digunakan dalam penelitian "Keadilan rentan sengketa: hukuman mati dan pengadilan yang adil di Indonesia (2019)" yang terdiri dari 100 hukuman mati dengan dokumen lengkap, 5 di antaranya termasuk perempuan yang dihukum mati karena keikutsertaan mereka dalam kasus narkotika.

Dalam penelitian ICJR lain yang dilakukan oleh peneliti kami, Maidina Rahmawati, "Analisis dan implementasi kasus-kasus khusus pada wanita di Indonesia (Menganalisis aspek percobaan yang adil dari hukuman mati dalam kasus narkoba) ditemukan menunjukkan kerentanan. perempuan yang telah diabaikan oleh sistem peradilan pidana dalam beberapa kondisi:

(1) Dalam kasus Mary Jane Veloso, Tuti Herawati dan R. A Sriemoetarinivianti, ketiganya adalah ibu tunggal yang memiliki kesulitan ekonomi dan berasal dari keluarga miskin.

(2) Dalam 5 kasus hukuman mati yang ditemukan perempuan narkotika, semua perempuan menjadi korban eksploitasi oleh laki-laki: suami, pacar, tetangga, dan pengedar narkoba.

(3) Dalam semua kasus narapidana yang dihukum mati, ada juga pelanggaran hak atas persidangan yang adil, seperti hak penerjemah yang kompeten.

Kondisi perempuan menjadi korban penegakan hukum dalam kasus narkotika akan berdampak serius jika jumlah perempuan dalam narkotika terus bertambah, mengingat saat ini masalah kepadatan penduduk di Indonesia belum terselesaikan, Jumlah pusat penahanan dan penjara untuk wanita tidak mencukupi. dibuat semaksimal mungkin, dan jaminan kepatuhan dengan hak kesehatan reproduksi di pusat-pusat penahanan dan penjara. Kondisi ini akan terus terjadi jika reformasi kebijakan narkotika tidak segera dilakukan dan diarahkan pada pendekatan kesehatan daripada hukuman.

Dalam situasi saat ini, hal ini diperburuk oleh kegigihan semangat hukuman melalui dimasukkannya berbagai tindakan kriminal yang biasanya digunakan untuk menjebak perempuan dalam Proyek KUHP. Perempuan akan terus menjadi korban, mengingat kerentanan sosial dan budaya yang melingkupi perempuan seperti dijelaskan di atas. Agen Judi Online Terpercaya

Pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, yang di Majelis Umum PBB ke-71 diangkat sebagai duta besar "He for She" dalam program "Impact 10X", harus dapat memperhatikan kerentanan perempuan dalam kasus-kasus narkotika ini. .

Mengingat bahwa peningkatan akses ke kesehatan dan upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu misi yang dilakukan oleh duta besar "He for She", Pemerintah Presiden Joko Widodo harus menunjukkan komitmen dan ketulusannya dalam pemenuhan mandatnya, merumuskan kembali kebijakan narkotika dan menghindari kacamata kriminal dalam masalah narkotika. , sehingga kebijakan narkotika yang baru akan lebih melindungi kelompok rentan, terutama perempuan, dan menghentikan rantai kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika.
Tag : Politik
2 Komentar untuk "Perempuan kebijakan narkotika Indonesia di Tumbalkan"

Titip Link ya gan
MainGame menyediakan berbagai situs pokerv, idn poker, casino online, taruhan bola online, panduan bermain, dsb
SitusPKV menyediakan berbagai situs pokerv, idn poker, casino online, taruhan bola online, panduan bermain, dsb

Back To Top